Kasus: Manajemen Sampah Kota Bekasi

Setelah membaca buku The Tipping Point, saya tergugah untuk mencari kasus yang sekiranya dapat digunakan untuk menerapkan prinsip-prinsip dalam buku tersebut. Ketika menuliskan artikel ini di KRL yang siap berangkat tepat di depan hidung saya seorang wanita tanpa rasa bersalah membuang sampah keluar pintu. Sebetulnya sih, sudah sangat sering terlihat perilaku seperti itu. Cuman yang ini pas banget timing-nya.

Jauh sebelumnya, saya sudah coba memikirkan masalah ini. Walaupun bukan ahli di bidang persampahan, saya memberanikan membuka percakapan mengenai sampah dengan kenalan-kenalan. Kenalan saya, seorang lurah di Jakarta Barat mengakui ketidakmampuan menangani sampah secara optimal disebabkan ketiadaan anggaran. Yang lainnya, seorang anggota DPRD mengakui kesulitan ini dan menyebutkan beberapa peraturan daerah tidak dieksekusi. Saya tidak tahu alasannya. Kemudian dia mengatakan kesadaran masyarakat mengenai masalah ini rendah. Ini membutuhkan edukasi, dalam berbagai bentuk seperti himbauan dan sosialisasi.

Nah, setelah Pilkada Januari lalu yang kelihatannya sudah cukup jelas perolehan suara masing-masing kandidat, timbul pertanyaan dalam diri saya mampukah masyarakat Kota Bekasi dengan pimpinan walikota baru mengatasi persoalan sampah. Pernah juga saya ngobrol informal dengan katakanlah mantan ahli kesehatan lingkungan yang sudah pensiun. Beliau mengatakan bahwa sarana pengolahan sampah yang ideal membutuhkan biaya yang sangat besar. Beliau merujuk bandingannya dengan negara maju, seperti Singapura dan Amerika Serikat. Ciut juga nyali saya mendengar penjelasan seperti itu, apalagi mengingat kebocoran anggaran yang cukup parah. Akankah pemerintah kota menempatkan masalah sampah ini sebagai prioritas? Apakah walikota mendapatkan insentif jika mengeluarkan dana yang besar untuk ini? Apakah jika ia sukses dalam hal ini, poin baginya dan partainya bertambah dalam pemilihan berikutnya?

Kembali ke saat ngobrol dengan anggota DPRD seperti saya ceritakan di atas, saya mendapat bocoran salah satu kandidat menempatkan masalah pengolahan sampah, terutama di pasar, dan sistem drainase akan menjadi program utamanya jika terpilih, tapi apakah walikota terpilih seperti itu, saya tidak tahu. Saya dengar ia lebih mementingkan yang serba gratis: pendidikan gratis dan kesehatan gratis, suatu janji mulia juga.

Singkatnya, persoalan sampah di Bekasi dan di tempat-tempat lain berada pada situasi menyedihkan: incompetence dan ignorance. It seems implacable and hopeless. Nevertheless, we do have a chance to make a difference. Buktinya kata mantan ahli kesehatan lingkungan yang saya ceritakan di atas ada seseorang di Medan yang mampu mengolah sampah organik menjadi kompos. Ia bahkan membeli, ya betul-betul membeli, sampah organik dari orang lain sebagai tambahan bahan baku kompos yang ternyata secara bisnis menguntungkan.

Kalau pemerintah dan masyarakat Kota Depok, juga Bogor kalau tidak salah, berhasil menciptakan epidemic membuat sumur resapan, mengapa epidemic pengolahan kompos tidak diupayakan di Kota dan Kabupaten Bekasi? Kalau suatu epidemic membutuhkan connectors, salesmen, dan mavens, saya berharap ada 'komunitas sampah' tersebut, dengan dukungan pemerintah atau tidak, yang akan membantu mengatasi persoalan sampah di Kota Bekasi. Mungkin saja memang sudah ada yang bergerak. Kalau pemulung bisa bergerak untuk membantu daur ulang sampah non organik, mengapa 'pemulung' sampah organik tidak? Yes indeed we do have a chance.