Komunikasi Lancar Informasi Benar

Segera setelah dilantik, Menkominfo yang baru menyampaikan kepada publik slogan "komunikasi lancar, informasi benar" yang diusung oleh beliau. Nggak banyak pejabat eksekutif, apalagi menteri, yang fasih berpantun, seperti yang satu ini. Karena kemahirannya berpantun itu, nggak heran kalau beliau cepat banget mengeluarkan slogan terkait kementerian yang dipimpinnya.

Apa sih maksud beliau dengan komunikasi lancar? Kemudian informasi benar? Terlebih lagi komunikasi lancar, informasi benar? Apa maksudnya jika komunikasi lancar, maka informasi benar? Banyak pertanyaan yang dapat diajukan. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul justru menunjukkan keberhasilan awal dari slogan itu, yaitu awareness. Nggak cukup di situ. Agar benar-benar berhasil, slogan itu (anggaplah ia sebagai visi) harus dijabarkan lebih lanjut melalui komunikasi misi, strategi, dan program-program kerja nyata yang konsisten.

Sering ada kritik agar substansi lebih dikedepankan daripada simbol. Bener sih, tapi dari pengalaman pribadi, saya menyimpulkan simbol dapat digunakan sebagai sarana komunikasi yang sangat efektif. Ambillah contoh rambu-rambu lalu lintas. Semuanya simbol. Anak-anak sering bertanya apa sih S yang dicoret, P yang dicoret, P aja, dan lain-lain. Nggak cukup sekali ngejelasinnya.

Begitu simbol sudah terinternalisasi, wow betapa efektifnya dia. Bahkan tanda lampu yang menyala, sudah cukup membuat anjing Pavlov memproduksi liur, karena mengira makanan segera diberikan. Di kantor, terasa banget manfaat simbol dalam perkara komunikasi. Kami menggunakan jargon KISS (keep it simple Sir, atau orang lain lebih senang menerjemahkannya keep it simple stupid) dalam upaya perbaikan sistem-sistem informasi agar lebih efektif dan efisien.

Kami memlesetkan KISS (yang juga berarti koordinasi-integrasi-sinergi-simplifikasi dalam strategi komunikasi massa yang saya pelajari dari Effendi Gazali di TV) menjadi KSS: koordinasi-sinergi-simplifikasi. Tujuan akhirnya tentu simplifikasi pada waktunya, setelah kondisi lebih kondusif sebagai hasil garapan strategi koordinasi dan sinergi.

Kembali ke slogan "komunikasi lancar, informasi benar" saya kira Menkominfo perlu mengerjakan PR agar simbol ini efektif. Strategi yang sempat dijelaskan di media massa akhirnya perlu dijabarkan menjadi program-program kerja nyata yang didukung kebijakan yang jelas dan dapat diterima publik.

Pertama, komunikasi lancar mensyaratkan upaya menghilangkan hambatan-hambatan komunikasi. Bila perlu, saluran-saluran baru mesti diciptakan. Program komputerisasi desa perlu dilanjutkan dan diperluas. Secara umum, untuk menekan biaya, para operator terkait harus didorong untuk bekerja sama dalam membangun dan menggunakan infrastruktur bersama. Biaya ICT yang makin murah dan terjangkau, apalagi lewat media mobile, akan memastikan slogan komunikasi lancar terwujud nyata.

Kedua, informasi benar mensyaratkan kesiapan kultur, di samping kesiapan regulasi. Pertanyaan mengenai siapa yang dapat mengklaim bahwa suatu informasi benar atau salah perlu disikapi dengan bijak. Nggak mesti dengan jawaban hitam putih. Pendekatan otoriter agaknya semakin sulit diterapkan, walaupun kita masih melihat praktiknya di negara tertentu. Saya pribadi menilai ada area yang perlu regulasi keras dan ada yang tidak perlu regulasi keras - tepatnya mungkin tidak bisa diregulasi sehingga nggak perlu.

Slogan informasi benar ini memang lebih rumit dibandingkan komunikasi lancar. Problem budaya lebih efektif didekati dengan edukasi. Ini nggak berarti hasilnya baru kelihatan setelah lama sekali. Kunci jawabannya ada pada program-program kerja edukasi yang sistematis di satu sisi dan agresif di sisi yang lain. Butuh dana? Iyalah, sama seperti solusi untuk slogan komunikasi lancar. Kata dosen saya dulu di Bandung (ungkapan rada sombong sih - Y Pan), seorang insinyur harus memecahkan masalah dengan sumber daya yang terbatas. Kalau menggunakan sumber daya nggak terbatas, nggak usah insinyur juga bisa.

Masih terkait informasi benar, di area yang harus diregulasi, pemerintah HARUS membuat aturan riil yang efektif. Edukasi bagus dalam hal ini, tapi nggak cukup. Ambillah contoh perusahaan yang telah go public. Apa iya, pemerintah nggak ambil pusing jika perusahaan mengeluarkan informasi ke publik seenak-udelnya? Apa iya CEO-nya dibiarkan cuci tangan jika ternyata informasi itu terbukti salah? Untuk perusahaan-perusahaan yang risikonya tinggi, misalnya lembaga-lembaga keuangan, urgensi regulasi ini ikut tinggi juga.

Untuk lembaga publik, gimana? Perlu regulasi nggak? Tentu... Alasannya mirip dengan di atas. Intinya adalah lembaga-lembaga, baik publik maupun swasta, yang berurusan dengan kepentingan orang banyak harus dipastikan transparan dan akuntabel dalam mengeluarkan informasi ke publik. Masyarakat berhak mendapatkan yang terbaik!

Selamat bertugas Pak Tif. Semoga Anda berhasil menebar sebanyak-banyak manfaat buat negeri tercinta di bidang tugas kementerian Anda, amin.