Arsitektur Informasi Masyarakat Bekasi (2)

Setelah memiliki dua rujukan, pertama peran pemerintah dalam era globalisasi dan kedua kerangka balanced scorecard, pada artikel ini saya akan mencoba menyusun arsitektur informasi lengkap untuk masyarakat Bekasi. Perlu dikemukakan bahwa lengkap memiliki nuansa keluasan dan kedalaman bahasan. Namun demikian, lengkap yang dimaksud di sini hanya dari sisi horizontal keluasan, itupun hanya satu dimensi, yaitu topik bahasan atau subyek.

Pada artikel lain selanjutnya, insya Allah kita akan bahas kebutuhan melakukan klasifikasi menurut berbagai dimensi, disebut juga facet. Waktu belajar biologi semasa SMP dan SMA, saya mendapatkan pengetahuan bahwa mata belalang terdiri dari banyak sekali facet masing-masing seperti kamera (jumlahnya lupa, ribuan kali) yang mengindra lingkungan dari berbagai sudut pandang. Kumpulan facet mata belalang tersebut toh membentuk satu citra utuh n-dimensi. Persepsi manusia sebagai satu individu maupun sebagai kelompok dapat kita analogikan seperti mata belalang itu. Satu kenyataan dicitrakan oleh berbagai kamera (facet), yang jumlahnya sampai ratusan ribu bahkan jutaan, sejumlah penduduk Bekasi, termasuk pejabat publik dan pegawai di pemkot dan DPRD. Akan lebih rumit lagi kalau kita masukkan stakeholder lain seperti pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan masyarakat daerah-daerah lain, apalagi internasional. OK lah, saya mulai saja, sesederhana apapun.

Level pertama arsitektur informasi dalam diskusi kita ini saya nilai cocok jika menggunakan aspek-aspek balanced scorecard, yaitu kepuasan masyarakat, keuangan, proses pemkot, dan SDM pemkot. Untuk aspek pertama, kepuasan masyarakat, saya menilai perlu informasi kepuasan di bidang infrastruktur, di bidang pendidikan, di bidang kepastian hukum, di bidang kesehatan, dan di bidang kesejahteraan bersama. Bagaimana cara mendapatkan seluruh informasi ini? Tunggu dulu, kita belum bicara how, baru what. Sabar...

Untuk aspek kedua, keuangan, saya pikir perlu informasi pendapatan pemerintah, pengeluaran pemerintah, dan kasus kecurangan. Ingat di sini kita tidak mengharapkan pemkot Bekasi untung, tapi kita mengharapkan pendapatan terus meningkat untuk menutup pengeluaran yang juga meningkat untuk membiayai kegiatan operasional dan program-program produktif di berbagai bidang, yaitu infrastruktur, pendidikan, dst. Ya, Anda betul, bagaimana kita yakin bahwa pengeluaran benar-benar untuk kepentingan masyarakat sebagai pemegang saham sekaligus pelanggan. Itu sebabnya kita harus punya juga informasi kasus-kasus kecurangan yang dilakukan manajemen dan pegawai pemkot.

Untuk aspek ketiga, proses pemkot, saya menilai perlu informasi terkait kualitas proses-proses pelaksanaan tugas pemkot. Dalam bidang studi manajemen, khususnya operasi, statistik yang digunakan biasanya terkait baik dengan proses maupun produk, dan untuk dapat mengetahui kualitas tersebut konsisten atau tidak diperlukan standard pengukuran. Jadi, kita perlu informasi apakah proses pelaksanaan tugas pemkot sudah terstandardisasi atau belum. Standard yang digunakan bisa saja buatan sendiri, bisa juga menggunakan ISO, SIX SIGMA, dan lain-lain. Karena diperlukan studi yang lebih mendalam, saya tidak akan membuat gambaran proses yang terjadi di pemkot dan proses yang seharusnya. Yang jelas, bagi masyarakat proses tersebut harus terkait dengan pengembangan, pengelolaan operasional, dan pemeliharaan di bidang infrastruktur, pendidikan, kepastian hukum, kesehatan, dan kesejahteraan bersama. Parameter standard yang harus ada untuk tiap proses dan produknya adalah standard waktu, standard biaya, dan standard mutu. Yah, kalau seperti McDonald, pemkot harus punya standard berapa lama KTP selesai diproses, berapa lama jalan yang tiba-tiba rusak diperbaiki, berapa banyak kasus korupsi yang ditindaklanjuti, berapa lama sampah ngendon di lingkungan pemukiman, dst.

Terakhir untuk aspek SDM pemkot, kita perlu informasi mengenai pendidikan dan pelatihan pegawai, misalnya berapa banyak pegawai yang sudah ikut training ESQ dan MQ untuk yang muslim atau contoh yang lain berapa banyak yang memiliki sertifikat manajemen program atau proyek, dan lain-lain. Informasi lainnya yang dibutuhkan adalah seberapa banyak pegawai yang memberikan usul inovatif untuk memperbaiki proses, dalam bidang infrastruktur, pendidikan, dst. Nah yang diperlukan juga last but not least adalah pegawai-pegawai yang terindikasi dan terbukti curang.

Wuih, banyak juga yah, inipun mungkin masih kurang. Nulisnya aja lama, apalagi diskusi atas pertanyaan selanjutnya apakah pemkot mampu meng-cover semuanya sekaligus. Tentu tidak, kita maklum itu. Namun, kalau Pak Wali nyerah begitu saja dengan tantangan ini, koq rasanya nggak pantes juga; buat apa capek-capek pilkada. Kita ingin sekali mendorong beliau untuk berbenah untuk bersama-sama membangun Bekasi, dengan buka-bukaan, transparan. Memang sebagaimana pernah disampaikan sebelumnya, salah satu kualitas informasi yang betul-betul membuat sistem informasi menjadi hebat adalah transparansi.